indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk melakukan kampanye. Mahfud kemudian menyindir para menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju yang meski tidak memiliki kaitan kerja dengan politik, tetapi ikut terlibat dalam salah satu tim sukses.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud dalam acara yang diberi judul ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024). Pada awalnya, Mahfud menyatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, meskipun ia menjabat sebagai Menko Polhukam dan cawapres.
“Saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara, saya masih berkantor di Polhukam secara rutin, semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya meskipun saya cawapres,” kata Mahfud Md di hadapan para hadirin.
Mahfud meminta agar pemerintah daerah tidak menjemput atau melayaninya dalam kunjungannya ke daerah. Dia mengatakan sikap ini seharusnya menjadi contoh yang baik.
“Dan saya meminta kepada pemerintah daerah yang mengenal saya dengan baik, tolong jangan menjemput saya atau memberikan pelayanan khusus ketika saya berada di daerah. Karena saya tidak ingin memanfaatkan jabatan saya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah,” ujar Mahfud.
“Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, jika menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri,” tambahnya.
Mahfud memberikan sindiran kepada Menteri yang tidak memiliki keterkaitan dengan politik namun ikut sebagai tim sukses. Beliau mengingatkan stafnya agar tidak menghubungi pejabat di daerah yang akan dikunjungi karena khawatir hal tersebut dapat menyebabkan mereka dipecat.
“Oleh karena itu, Saudara, di daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi Pangdam, ada yang menjadi Plt Gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati/wali kota, semua bilang saya ke staf kalau saya datang ke daerah dia jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya, jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau hubungi saya. Karena fenomenanya orang, kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macem-macem,” tuturnya.
Menteri yang ikut tim sukses padahal tak ada kaitannya dengan politik menjadi sorotan Mahfud. Menurutnya, situasi tersebut memiliki dampak yang tidak seimbang terhadap Pilpres.
“Lalu, ternyata situasinya tidak adil. Pihak lain terlihat memanfaatkan jabatan, didampingi, dan sebagainya, bahkan yang terakhir ini para menteri yang tidak memiliki kaitan dengan dunia politik juga ikut menjadi tim sukses,” ujarnya.
Mahfud Sindir Menteri yang Tidak Berhubungan dengan Politik tapi Ikut dalam Tim Sukses
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, membuat pernyataan menarik terkait posisinya sebagai menteri dan keterlibatannya dalam politik praktis. Mahfud mengkritik sejumlah menteri yang ikut aktif dalam tim sukses pemilu, padahal jabatan mereka seharusnya tidak berkaitan dengan politik.
Dalam sebuah wawancara, Mahfud mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam jika sudah tiba pada waktu yang tepat. “Saya masih menunggu momentum yang tepat untuk mengambil keputusan ini,” kata Mahfud.
Pernyataan tersebut menunjukkan keprihatinan Mahfud atas keberadaan menteri-menteri yang terlibat aktif dalam politik praktis, khususnya dalam tim sukses pemilu. Mahfud berpendapat bahwa sebagai menteri, mereka seharusnya fokus pada tugas-tugas resmi mereka dan tidak seharusnya ikut campur dalam urusan politik.
Meskipun tidak menyebutkan nama-nama menteri yang dimaksud, pernyataan Mahfud ini menjadi perhatian publik. Banyak yang mendukung pandangannya, sementara beberapa pihak lainnya mungkin merasa tersindir dengan kritik Mahfud.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud bertanggung jawab dalam koordinasi politik, hukum, dan keamanan di negara ini. Oleh karena itu, ia berharap agar para menteri yang terlibat dalam politik praktis dapat lebih fokus pada tugas-tugas mereka sebagai pemimpin negara.
Dalam pernyataannya, Mahfud tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan mengapa ia akan mundur jika telah tiba pada waktu yang tepat. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut akan diambil nanti, sesuai dengan pertimbangan yang matang.
Sejauh ini, belum ada kepastian mengenai kapan Mahfud akan mengambil keputusan tersebut. Namun, publik akan terus memantau perkembangan terkait langkah yang akan diambil oleh Menko Polhukam ini.
“Oleh sebab itu, menurut pendapat saya, contoh dari diri saya sudah mencukupi. Tinggal menanti saat yang tepat, karena terdapat tugas negara yang harus saya laksanakan. Saya tidak ingin hal-hal yang telah terjadi menjadi kacau, oleh karena itu saya harus menjaganya dalam rangka transisi, dan saya menghargai keputusan Presiden Jokowi yang telah menunjuk saya 4,5 tahun yang lalu dengan ketulusan. Saya akan melanjutkan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo dengan penuh ketulusan seperti itu,” ujarnya.