indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta dukungan dari berbagai pihak untuk membantu penanganan masalah mafia tanah pada Selasa (5/3/2024).
Adapun pihak-pihak yang bertemu dengan AHY antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perjalanan AHY dimulai dengan kunjungan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejaksaan Agung dianggap sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dapat memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan mafia tanah melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas)-Anti Mafia Tanah. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) guna meningkatkan iklim investasi.
“Kehadiran kami di sini sekali lagi untuk bersilaturahmi dan memohon dukungan penuh dari Kejaksaan Agung yang selama ini juga telah memberikan dukungan luar biasa kepada kami, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar AHY dalam keterangan tertulis pada Selasa (5/3/2024).
AHY menyatakan bahwa tugas-tugas Kementerian ATR/BPN tersebut sesuai dengan visi pemerintah yang menginginkan Indonesia bisa tumbuh secara ekonomi dan progresif. Visi tersebut dapat terwujud dalam pembangunan berbagai sektor. AHY menekankan bahwa semua itu membutuhkan dukungan investasi, pondasi, serta kepastian hukum.
“Kami juga menyampaikan prioritas presiden, bagaimana menuntaskan isu-isu pertanahan yang ada kaitannya langsung terhadap progres pembangunan infrastruktur, khususnya proyek-proyek strategis nasional,” ujarnya.
Kemudian di siang harinya, AHY pun berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Momentum tersebut dibagikan AHY dalam unggahan foto melalui akun Instagram pribadinya. AHY menyatakan bahwa sejak dilantik pada 21 Februari 2024, dia belum sempat bertemu secara langsung dengan Prabowo.
“Setelah saya dilantik pada 21 Februari lalu, saya belum sempat bertemu khusus lagi dengan Menhan Pak @prabowo. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi saya untuk bertemu langsung, dan mengucapkan selamat atas Jenderal Kehormatan yang diterima beliau,” bunyi keterangan pada unggahan tersebut, dikutip dari akun @agusyudhoyono.
Pada kesempatan tersebut, AHY membagikan pengalamannya selama 2 minggu terakhir. Salah satunya adalah kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Sulawesi Utara bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Februari.
Selain itu, AHY juga berbagi pandangan mengenai Pekerjaan Rumah (PR) besarnya sebagai Menteri ATR/BPN, termasuk dalam hal pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, memberantas mafia tanah membutuhkan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak terkait.
“Untuk bisa mengatasi mafia tanah ini, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, saya memohon restu dan doa kepada beliau agar upaya bersama ini dapat berhasil,” ujar AHY.
Terakhir, AHY melangsungkan kunjungan ke Markas Besar (Mabes) Polri. Ia tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB. Pertemuan tersebut pun dilangsungkan secara tertutup. Sebelumnya, AHY sempat menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi.
Saat berada di kantor Kejagung, AHY mengungkapkan, “Kalau ke Mabes Polri saya juga ingin berkomunikasi, bersilaturahmi, sekaligus berkoordinasi dengan jajaran Polri.”
“Pak Listyo Sigit juga telah menyiapkan waktu, seperti hari ini siang ketika kami berada di Kejaksaan Agung. Tentunya, banyak penyelesaian masalah pertahanan yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Polri di lapangan,” jelasnya.
Kesimpulan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam upayanya untuk melawan mafia tanah. AHY menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung visi pembangunan ekonomi progresif Indonesia.